Siasati Moratorium Pemekaran, Bupati Bogor Akselerasi Pusat Ekonomi Baru Bogor Barat dan Bogor Timur

BOGOR RESPONS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bergerak taktis menyiasati kebijakan moratorium pemekaran wilayah yang masih diberlakukan oleh Pemerintah Pusat. 

Alih-alih pasif menunggu, Pemkab Bogor di bawah kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Bogor H. Ade Ruhandi (Jaro Ade) memilih jalur kreatif dengan menggenjot pembentukan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur guna mendekatkan pelayanan publik dan meratakan pembangunan.

Bupati Bogor Akselerasi Pusat Ekonomi Baru Bogor Barat dan Timur

Langkah strategis ini dipaparkan langsung oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, dalam keterangannya di Cibinong, Senin (25/5/2026). Ia menegaskan, peta jalan (roadmap) pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 2025–2027 fokus pada pemenuhan aspirasi riil masyarakat melalui kolaborasi anggaran yang kuat.

"Sebuah keberhasilan pembangunan yang utama bukan hanya dari sisi pembiayaan atau program, tapi dari sisi kebersamaan seluruh masyarakat membersamai program-program yang sudah disiapkan pemerintah. Program ini sepenuhnya merupakan kehendak dan aspirasi masyarakat," ujar Bupati Bogor Rudy Susmanto, Senin (25/5/2026).

Bogor Timur: Sukamakmur Jadi Sentral, Akses Transyogi–Sukaresmi Tuntas 2026

Untuk wilayah Bogor Timur, Rudy Susmanto mengungkapkan bahwa tahapan awal pembangunan telah menunjukkan progres signifikan. Proses pembersihan lahan (land clearing) untuk kawasan pertumbuhan ekonomi baru dipastikan sudah rampung.

Fokus utama Pemkab Bogor di wilayah timur pada tahun 2026 ini adalah menuntaskan pembangunan infrastruktur jalan dari jalur utama Transyogi hingga ke Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur. Kawasan ini nantinya akan diplot sebagai pusat atau sentral pertumbuhan ekonomi baru di Bogor Timur.

"Anggaran pembiayaannya sudah disetujui oleh DPRD Kabupaten Bogor, sehingga intervensi infrastruktur jalan ke Sukaresmi bisa kita rampungkan tahun ini," jelas Rudy.

Bogor Barat: Ground Breaking PSEL Juni, Cigudeg Bersiap Jadi Pusat Ekonomi

Sementara itu, akselerasi pembangunan di wilayah Bogor Barat di tahun 2026 akan dikolaborasikan secara simultan dengan proyek strategis nasional (PSN) dari Pemerintah Pusat. Pintu gerbang utama kawasan ini akan ditandai dengan pembangunan Sport Center Rancabungur.

Selain fasilitas olahraga, infrastruktur lingkungan juga menjadi prioritas. Rudy Susmanto membeberkan bahwa proyek Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di wilayah barat dijadwalkan akan melakukan peletakan batu pertama (ground breaking) pada bulan Juni 2026 mendatang.

Pemkab Bogor juga mengintervensi perbaikan dan penuntasan beberapa ruas jalan vital di wilayah Barat, di antaranya jalur-jalur di Kecamatan Malasari, Rumpin, dan Parung Panjang. Untuk pusat ekonominya sendiri, Pemkab Bogor telah membidik Kecamatan Cigudeg, tepatnya di atas lahan kelapa sawit milik PTPN. 

"Tahapan penguasaan lahan saat ini masih milik PTPN, dan kami dari Pemerintah Kabupaten Bogor sedang berproses secara intensif untuk menyelesaikan tahapan-tahapan administrasinya," tambah Bupati Bogor.

Kreativitas Pemkab di Tengah Beban Populasi Terbesar Se-Indonesia

Menanggapi pertanyaan mengenai status pemekaran wilayah (DOB) Bogor Barat dan Bogor Timur yang masih terganjal moratorium, Rudy Susmanto menegaskan bahwa Pemkab Bogor memilih fokus pada solusi jangka pendek yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

"Kami bicaranya bukan pemekaran wilayah, karena itu kebijakan sepenuhnya dari Pemerintah Pusat. Kami menunggu keputusan tersebut. Maka judul kami hari ini adalah Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Wilayah Barat dan Wilayah Timur," tegasnya.

Ia mengingatkan, sejarah mencatat Kabupaten Bogor telah dimekarkan sebanyak dua kali, yakni menjadi Kota Bogor dan Kota Depok. Namun secara statistik, Kabupaten Bogor tetap menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar dan terbanyak se-Indonesia.

"Jika nanti moratorium suatu saat dicabut, minimal kita di Pemkab Bogor tidak berpikir melempar kewenangan ke pusat atau provinsi, tapi kita sudah berupaya memberikan fasilitas dan infrastruktur pelayanan publik terbaik untuk masyarakat," kata Rudy.

Sinergi APBD dan Inpres Pusat, Serta Target RKPD 2027

Dalam hal pembiayaan mega proyek ini, Rudy menjelaskan pihaknya mengombinasikan kekuatan APBD Kabupaten Bogor dengan stimulus dana pusat (Inpres).

Sebagai contoh konkret, sejalan dengan rencana pusat membangun Sport Center di Rancabungur, Pemkab Bogor bergerak simultan menganggarkan pembebasan lahan jalan dari Rancabungur hingga Leuwiliang. Trase jalannya sengaja disesuaikan dengan perencanaan pusat agar pembangunan berjalan sinkron dan efisien.

Ditanya mengenai rencana pembangunan berlanjut di tahun 2027, Rudy menyebutkan bahwa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2027 saat ini sedang berjalan.

"Sebelum finalisasi RKPD 2027, nanti kami akan duduk bersama dengan para pemangku kebijakan, tokoh-tokoh masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor. Sedangkan untuk wilayah Selatan dan Utara, kami sangat menghormati segala keputusan masyarakat. Tugas kami adalah sebagai regulator, dan aspirasi yang masuk akan kami tindak lanjuti satu per satu," pungkasnya.