Sekolah Negeri Terbatas, BMPS Kabupaten Bogor Kepung 40 Kecamatan Lewat Sinergi Muspika

BOGOR RESPONS – Keterbatasan jumlah sekolah negeri di tengah ledakan jumlah penduduk Kabupaten Bogor memicu langkah taktis dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS). 

Guna mendongkrak kualitas SDM secara merata, BMPS Kabupaten Bogor resmi melantik Pengurus Komisariat Kecamatan sekaligus menggelar Rapat Kerja (Raker) serentak untuk 40 kecamatan.

Sekolah Swasta di Kabupaten Bogor Mendominasi 

Langkah ini diambil sebagai respons nyata atas timpangnya rasio sekolah negeri dan swasta di wilayah Bumi Tegar Beriman.

Ketua BMPS Kabupaten Bogor, Usep Nukliri, membeberkan data mencengangkan terkait peta pendidikan di wilayahnya. Ia menyebut, dari total 3.124 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang beroperasi, tidak ada satu pun yang berstatus negeri. Ketimpangan serupa juga terjadi di tingkat sekolah menengah.

"Untuk tingkat SMP, sekolah swasta mendominasi dengan total 684 sekolah, sementara sekolah negeri hanya ada 111. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tanpa kontribusi sekolah swasta, sektor pendidikan di Kabupaten Bogor bisa lumpuh," ujar Usep seusai acara, Sabtu (23/5/2026).

Target 2026: Babat Habis Angka Anak Putus Sekolah

Melihat besarnya tanggung jawab tersebut, Usep menginstruksikan seluruh pengurus kecamatan yang baru dilantik untuk bergerak cepat. Mereka diminta melakukan intervensi langsung lewat kolaborasi dengan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) dan mengawal aspirasi melalui anggota DPRD di dapil masing-masing.

"Banyak pengurus BMPS yang duduk di kursi parlemen, seperti Ibu Nunur (PKB) di Dapil 2, serta Pak Haji Ading (PDI-P) dan Pak Haji Slamet (PKS) di Dapil 3. Akses ini harus dimanfaatkan ketua komisariat di kecamatan untuk mempercepat eksekusi program lapangan," tambahnya.

Fokus utama BMPS tahun ini sangat jelas: menyukseskan program pemerintah dalam mengentaskan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan menaikkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Sebagai bentuk aksi nyata, lebih dari 200 sekolah swasta di Kabupaten Bogor telah berkomitmen menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Dinas Pendidikan untuk menggratiskan biaya sekolah bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

1. Subsidi Pemerintah: Rp75.000 per anak/bulan.

2. Total Bantuan: Rp900.000 per anak/tahun.

3. Goal: Zero drop-out (tidak ada lagi anak putus sekolah karena kendala biaya).

Dobrak Anggaran: Targetkan Rp1,5 Miliar untuk Pelatihan Guru Gratis

Selain menyelamatkan anak didik, BMPS Kabupaten Bogor juga memprioritaskan kesejahteraan kompetensi para pendidik. Meskipun dana hibah operasional BMPS tahun ini terkena efisiensi menjadi Rp95 juta, Usep menegaskan pihaknya tidak akan mengendurkan program peningkatan mutu guru.

Tidak tanggung-tanggung, BMPS membidik anggaran fantastis di atas Rp1,5 miliar dalam APBD 2026 yang dikhususkan untuk pos pelatihan guru swasta.

"Kami ingin guru-guru swasta di Kabupaten Bogor punya kompetensi setara atau bahkan melebihi sekolah negeri. Ke depan, seluruh pelatihan peningkatan kompetensi guru swasta harus gratis 100 persen, karena biayanya akan ditopang penuh oleh APBD melalui rekomendasi komisi pelatihan BMPS," kunci Usep optimis.