Presidium Bogor Timur Dorong Evaluasi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Optimistis Moratorium Daerah Otonomi Baru Segera Dicabut

BOGOR RESPONS – Presidium Bogor Timur terus mengawal langkah persiapan pemekaran wilayah di Kabupaten Bogor khususnya Timur.

Dalam agenda Pembahasan Rencana Penataan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Bogor Wilayah Barat dan Timur, di Ruang Rapat l Setda Kabupaten Bogor, Senin (25/5/2026).

Ketua Presidium Bogor Timur, Nafizul Alhafiz Rana, memaparkan sejumlah poin evaluasi krusial terkait pengembangan wilayah serta perkembangan regulasi di tingkat pemerintah pusat.

Pemekaran Wilayah Bogor Timur dan Bogor Barat

Alhafiz menjelaskan bahwa saat ini fokus utama pergerakan di tingkat daerah adalah melakukan evaluasi mendalam mengenai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, baik untuk wilayah Bogor Timur maupun Bogor Barat. Evaluasi ini menjadi landasan penting agar program pemekaran memiliki kesiapan matang dari sisi penganggaran.

"Hari ini kita sedikit mengevaluasi terkait fokus pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru Bogor Timur dan Bogor Barat. Judul tersebut dijadikan sebagai satu program karena menyangkut terkait penganggaran," ujar Alhafiz.

Ia juga meluruskan persepsi di masyarakat mengenai penamaan program tersebut. Menurutnya, penamaan program oleh Bupati sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru bukan langsung menggunakan istilah calon kabupaten merupakan langkah strategis administratif agar program tersebut sah dan dapat dianggarkan secara legal dalam APBD kabupaten induk. 

Namun, Alhafiz menegaskan bahwa substansi dan tujuannya tetap sama, yaitu persiapan pembentukan Kabupaten Bogor Timur.

Langkah Konkrit Menuju Pusat: Audiensi dan Pembahasan RPP

Tidak hanya bergerak di ranah domestik dan pemerintahan daerah (Pemda) induk, Presidium Bogor Timur bersama Forkoda (Forum Komunikasi Daerah) dan Forkonas (Forum Komunikasi Nasional) sebagai induk organisasi calon daerah pemekaran, terus melakukan lobi intensif di tingkat pusat.

Presidium menjadwalkan langkah strategis untuk melakukan audiensi dengan Komisi II DPR RI beserta seluruh fraksi yang ada di parlemen. Tak hanya itu, secercah harapan besar kini tertuju pada agenda penting di awal bulan Juni mendatang.

"Nanti tanggal 3 Juni, itu ada pembahasan RDP (Rapat Dengar Pendapat) antara Mendagri dengan Komisi II terkait merampungkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait daerah otonomi baru," ungkapnya.

Jawa Barat Harus Jadi Prioritas Moratorium Parsial

Mengenai keputusan pencabutan moratorium otonomi baru yang menjadi ranah Presiden dan DPR RI, Alhafiz Rana menaruh harapan besar agar pemerintah pusat memberlakukan moratorium parsial. Menurutnya, wilayah Jawa Barat memiliki urgensi yang sangat tinggi dan mendesak untuk dimekarkan.

Secara statistik, jumlah kota dan kabupaten di Jawa Barat saat ini tergolong paling sedikit jika dibandingkan dengan wilayah padat penduduk lainnya seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, padahal jumlah populasi masyarakatnya sangat besar.

"Harapan kita, moratorium secara parsial terkait urgensi wilayah Jawa Barat menjadi prioritas Presiden dan juga pemerintah pusat," pungkas Alhafiz menutup wawancara.