Gelar Upacara HJB ke-544 di Pelosok Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto Soroti Pemerataan Akses Jalan dan Pendidikan

Pemerintah 04 Jun 2026 13:53 3 min read 14 views By admin

Share berita ini

Gelar Upacara HJB ke-544 di Pelosok Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto Soroti Pemerataan Akses Jalan dan Pendidikan
HJB ke-544: Menjemput Harapan dari Pelosok Malasari, Bersama Membangun Bogor yang Merata.

BOGOR RESPONS – Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan terobosan berbeda dalam memperingati Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544 tahun ini. 

 

Upacara peringatan tidak lagi digelar di pusat pemerintahan di Cibinong, melainkan langsung menyentuh wilayah pelosok, tepatnya di Lapangan Citalahab, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, pada Rabu (3/6/2026).

 

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, memimpin langsung jalannya upacara khidmat tersebut. Turut hadir dalam kesempatan ini Wakil Bupati Bogor H. Ade Ruhandi (Jaro Ade), beserta seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Bogor. 

 

Pilihan lokasi memperingati Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544 di wilayah pelosok tersebut, memicu antusiasme yang luar biasa dari masyarakat setempat yang memadati lapangan upacara.

 

Membuka Ruang Kolaborasi dan Menggerakkan Ekonomi Desa

 

Rudy Susmanto menjelaskan bahwa pemilihan Desa Malasari sebagai pusat perayaan HJB merupakan momentum penting untuk melihat langsung kondisi riil masyarakat di wilayah terluar Kabupaten Bogor. 

 

Pemerintah Kabupaten Bogor juga berkomitmen agar anggaran hari jadi ini tidak terbuang sia-sia, melainkan langsung berputar dan dirasakan manfaatnya oleh warga setempat.

 

"Seluruh hunian atau tempat tinggal penduduk di sini hampir semuanya disewa oleh para tamu dan organisasi perangkat daerah. Kami juga meminimalisir pemesanan katering dari luar. Uangnya kami bagikan melalui pemerintah desa agar desa yang mengelola, memasak, dan mempersiapkan makanan untuk seluruh rangkaian acara," ujar Rudy.

 

Selain itu, Pemkab Bogor juga merangkul berbagai instansi vertikal yang ada di wilayah tersebut, seperti detasemen Brimob yang menggunakan area sekitar sebagai tempat latihan serta pusat pendidikan Kopassus, guna memperkuat kolaborasi pembangunan.

 

Solusi Infrastruktur Pendidikan dan Status Lahan Sekolah

 

Salah satu persoalan krusial yang ditemukan dalam kunjungan ini adalah potret pendidikan di Desa Malasari. Rudy mengungkapkan keprihatinannya mengenai aktivitas belajar mengajar di tingkat SMP dan SMA yang saat ini hanya bisa beroperasi dua kali dalam seminggu karena harus berbagi ruang kelas.

 

"Anak SMP masuk hanya seminggu dua kali, lalu di minggu berikutnya bergantian karena harus berbagi ruang kelas dengan siswa-siswi SMA. Hal ini terjadi karena kendala status kepemilikan lahan, di mana lahannya berada di kawasan Taman Nasional dan sebagian merupakan HGU milik swasta," jelasnya.

 

Namun, kabar baik langsung datang dari pihak swasta terkait yang menyatakan siap memberikan dan menghibahkan lahan untuk pembangunan fasilitas gedung sekolah SMP dan SMA yang mandiri.

 

Komitmen Percepatan Layanan Publik dan Fasilitas Kesehatan

 

Melalui momentum HJB ke-544, Pemkab Bogor menegaskan bahwa Desa Malasari adalah contoh kecil dari masih adanya wilayah pelosok yang membutuhkan perhatian serupa. 

 

Setelah menyerap aspirasi warga saat kegiatan tawasul dan doa bersama di Pendopo Bupati pertama (Randen Ipik Gandamana) malam sebelumnya, Pemkab Bogor mencatat sejumlah kebutuhan mendesak masyarakat.

 

Selain peningkatan jalan sepanjang hampir 20 kilometer yang telah digenjot sejak tahun lalu untuk membuka aksesibilitas, fokus Pemkab kini beralih pada optimalisasi fasilitas dasar.

 

"Masyarakat menyampaikan kebutuhan peningkatan SD yang kurang optimal, perbaikan toilet, pemenuhan dokter dan bidan untuk Puskesmas Pembantu (Pustu), hingga kelanjutan infrastruktur jalan dan Penerangan Jalan Umum (PJU)," tambahnya.

 

Terkait realisasi anggaran, Rudy Susmanto menegaskan bahwa proyek yang tidak membutuhkan anggaran terlalu besar dan bisa selesai dalam waktu 4–5 bulan akan diintervensi langsung pada tahun anggaran 2026 ini. 

 

Sementara untuk proyek besar yang membutuhkan mekanisme lelang ketat, akan dialokasikan pada tahun berikutnya agar hasilnya maksimal dan akuntabel.

PT Bogor Respons Milenial