Antisipasi Penyimpangan; GMPB Minta KPK Dan BPKP Audit Dana Hibah KNPI Kabupaten Bogor

BOGOR RESPONS — Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB) mengambil sikap responsif yang radikal terhadap carut-marutnya polemik di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bogor. 

GMPB secara resmi memastikan akan segera mengepung dan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), Jakarta, guna menghentikan potensi penyelewengan dana hibah daerah.

Aksi turun ke jalan ini dipicu oleh kekhawatiran mendalam atas sengketa dualisme kepengurusan KNPI Kabupaten Bogor yang tak kunjung usai. Dengan adanya lebih dari satu kubu yang saling mengeklaim legalitas, pencairan dana hibah yang bersumber dari APBD dinilai sebagai langkah gegabah yang menabrak prinsip kepatuhan hukum daerah.

Gugat Aspek Akuntabilitas dan Sikap Kecerobohan Pemkab

Menurut Ketua GMPB, M. Ikbal, Pemerintah Kabupaten Bogor tidak boleh menutup mata terhadap konflik internal ini lalu tetap mencairkan anggaran. Setiap rupiah APBD yang dilepaskan harus mengedepankan asas akuntabilitas tinggi dan azas kehati-hatian (prudential principle).

Melalui rencana aksi ini, GMPB meminta KPK RI tidak menunggu kasus pecah, melainkan segera melakukan langkah preventif dengan memeriksa dokumen penganggaran serta rencana pencairan hibah KNPI Bogor. Selain menyasar komisi antirasuah, GMPB juga mengirimkan desakan resmi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI untuk mengaudit secara forensik instansi terkait di Pemkab Bogor.

Empat Ultimatum Utama Mahasiswa di Gedung Merah Putih

Dalam rilis resmi yang diterima oleh redaksi Bogor Respons, GMPB membawa empat poin tuntutan mati yang akan disuarakan secara langsung di ibu kota.

1. Mendesak KPK RI mendeteksi dan mengusut tuntas indikasi penyimpangan dalam seluruh tahapan pencairan dana hibah KNPI Kabupaten Bogor.

2. Mendesak BPKP RI meluncurkan audit investigatif mendalam atas sistem verifikasi administrasi serta mekanisme penetapan penerima hibah yang dinilai rentan konflik.

3. Mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor membekukan sementara waktu pencairan dana tersebut sampai ada status hukum berkekuatan tetap (inkrah) terkait kepengurusan KNPI yang sah.

4. Menuntut Keterbukaan Informasi Publik terkait pengelolaan dana hibah pemuda agar masyarakat Kabupaten Bogor dapat memantau langsung arus keluar uang rakyat.

Komitmen Jaga APBD Bogor dari Potensi Kerugian Negara

GMPB membantah keras tuduhan bahwa gerakan ini bermaksud mempersempit ruang gerak organisasi kepemudaan. Sebaliknya, upaya hukum dan aksi massa ini adalah perlindungan nyata agar pemuda Bogor tidak terseret ke dalam pusaran korupsi akibat kebijakan birokrat yang memaksakan kehendak.

"Uang rakyat harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai dana hibah dicairkan di tengah polemik kepengurusan yang belum memiliki kepastian hukum. Kami meminta KPK RI dan BPKP RI turun langsung memeriksa dan mengaudit Pemerintah Kabupaten Bogor agar tidak ada ruang bagi dugaan penyimpangan maupun penyalahgunaan kewenangan," tegas M. Ikbal.

Menutup pernyataannya, GMPB menyatakan tidak akan mundur satu langkah pun untuk terus mengawal isu ini hingga transparansi penuh terwujud. Mereka juga menyerukan kepada seluruh komponen pemuda dan warga Kabupaten Bogor untuk bersatu menjaga uang rakyat agar tidak dijadikan alat kompromi politik kelompok tertentu.